Jakarta, Harian Umum - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan kelompok-kelompok kritis terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta sejumlah tokoh dan ormas Islam, dinilai bukan sekadar silaturahmi politik.
Di balik agenda yang tampak terbuka, tersimpan strategi besar yang menyasar jantung kekuasaan oligarki: moneter, likuiditas keuangan, dan kendali atas perbankan nasional.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Prabowo ini sebagai manuver tingkat tinggi yang jarang dipahami publik secara utuh.
“Dalam negara sehebat apa pun, program sehebat apa pun, tanpa dukungan moneter yang kuat, semuanya tidak ada artinya,” ujar Amir kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Menurut dia, selama ini kekuatan utama oligarki bukan semata jaringan politik, melainkan akses terhadap likuiditas keuangan dan moneter yang nyaris tak terbatas. Inilah sebabnya, kata dia, tuntutan keras yang disuarakan kelompok kritis—mulai dari adili Jokowi, makzulkan Gibran, hingga ganti Kapolri—tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti secara nyata.
“Bukan karena tuntutannya salah, tapi karena pihak-pihak yang disasar memiliki dana dan sumber daya keuangan yang sangat besar. Ini realitas kekuasaan,” tegasnya.
Amir mencontohkan kasus bos minyak Riza Chalid yang baru belakangan ini kembali muncul dalam pusaran hukum internasional dengan terbitnya red notice.
“Red notice itu menunjukkan betapa kuat pengaruh yang bersangkutan. Proses hukum internasional tidak sederhana. Ini menandakan bahwa kekuatan finansial dan jaringan masih bekerja,” katanya.
Yang menarik, lanjut Amir, Prabowo justru tidak mengambil jalur frontal. Ia memilih jalur moneter dan perbankan sebagai medan tempur utama.
Rencana pergantian direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)yang diumumkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai sebagai sinyal keras bahwa Prabowo memahami sumber kekuatan oligarki berada pada penguasaan aliran dana.
“Ini bukan soal ganti orang, ini soal memotong saluran. Kalau likuiditas oligarki dipersempit, maka kekuatan politiknya ikut melemah,” jelas Amir.
Ia menilai, pemberitaan massif soal pertemuan Prabowo dengan kelompok kritis bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari perang persepsi, untuk menunjukkan bahwa Prabowo berdiri di garis depan melawan oligarki yang dianggap merampok kedaulatan bangsa.
Selain itu, Prabowo juga mengundang ormas Islam termasuk tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi, seperti Ustaz Bachtiar Nasir dan Ustaz Zaitun Rasmin dari Wahdah Islamiyah—yang sejak awal merupakan pendukung Prabowo. Meski juga hadir perwakilan NU, Muhammadiyah, dan ICMI, Amir menilai komposisi ini sebagai sinyal kuat.
“Prabowo sedang membangun legitimasi moral dan sosial. Ini penting untuk menghadapi kekuatan lama yang masih bercokol,” ujarnya.
Menurut Amir, kelompok-kelompok yang diundang bukan dimaksudkan untuk langsung mengeksekusi tuntutan politik mereka, melainkan untuk menjadi kekuatan penyeimbang ketika Prabowo mulai memotong sumber dana oligarki.
Ia tak menampik bahwa Geng Solo dan oligarki masih memiliki pengaruh signifikan, terutama karena kontrol terhadap sumber keuangan negara dan jejaring bisnis strategis.
Namun, ia melihat Prabowo sedang memainkan permainan jangka menengah.
“Jokowi mempreteli kekuasaan secara halus selama ini. Prabowo membalasnya dengan cara lebih sunyi, tapi lebih mematikan: lewat moneter,” kata Amir.
Dalam pandangan intelijen, stabilitas negara sangat ditentukan oleh anggaran negara dan likuiditas keuangan. Siapa yang menguasai itu, dialah yang sesungguhnya berkuasa.
Amir menilai keterlibatan ormas Islam bukan simbolik. Mereka berpotensi menjadi basis sosial-politik yang membantu Prabowo menghadapi tekanan elite lama. “Ormas Islam punya kekuatan akar rumput. Jika digerakkan dalam kerangka negara, mereka bisa menjadi penyangga legitimasi pemerintahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, ini berbeda dengan era Jokowi yang cenderung menekan dan mempreteli peran politik Islam secara perlahan.
Menurut Amir, saat ini adalah momentum krusial. Kelompok-kelompok kritis yang diundang Prabowo—termasuk figur-figur seperti Said Didu dan lainnya—memiliki peluang nyata untuk memotong gerak oligarki, asalkan mampu bersinergi dengan kebijakan moneter dan perbankan yang sedang disusun.
“Perang sesungguhnya bukan di jalanan, tapi di ruang-ruang keuangan. Dan di situlah Prabowo sedang bermain,” pungkas Amir. (man)
