Jakara, Harian Umum - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perkuat pengembangan dan menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing). Hal tersebut untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah.
Koordinator Komisi B sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan, pemangkasan anggaran sejumlah Rp15 triliun menuntut BUMD berperanan lebih aktif. Khususnya memberikan dukungan program pembangunan.
"BUMD harus dapat berperanan lebih aktif memberikan dukungan kemajuan warga Jakarta lewat skema creative financing," tutur Basri waktu mendatangi rapat bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Ruangan Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10).
Menurutnya, BUMD-BUMD dapat berinovasi seperti PAM Jaya yang mengaplikasikan skema creative financing.
"Skema sama seperti yang dilaksanakan PAM Jaya dapat diaplikasikan di BUMD lain supaya pendanaan program tidak selamanya tergantung pada APBD," jelas Basri.
Dia menambah, pemangkasan anggaran mengakibatkan penangguhan beberapa aktivitas fisik. Keadaan itu berpengaruh pada perlambatan putaran ekonomi. Karena melibatkan banyak tenaga kerja lapangan.
"Saat kegiatan fisik terlambat, tukang, mandor, arsitek, dan bidang material turut berhenti. Walau sebenarnya kita sedang dituntut untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi," terang Basri.
Karenanya, Gubernur DKI Jakarta minta supaya BUMD lebih aktif menggandeng pihak swasta lewat pola bekerja sama business to business (B2B). Hingga program masih tetap jalan tanpa memberatkan APBD.
Dalam pada itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh memperjelas, BUMD membutuhkan inovasi.
Maksudnya, perkuat daya saing dan performa BUMD di beberapa bidang, termasuk keuangan, wisata, kawasan, property, dan pangan.
"Bank DKI contohnya. Saat sebelum mengambil langkah pada proses IPO, masalah Non-Performing Loan (NPL) harus betul-betul dituntaskan," ungkapkan Nova.
BUMD seperti Ancol dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), perlu manfaatkan ase dengan maksimal. Dengan demikian, tidak ketinggalan dari kawasan wisata dan industri lain.
"BUMD harus mulai berpikiran kreatif dalam pendanaan dan peningkatan asset agar lebih produktif," kata Nova.
Kebatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pemangkasan Dana Untuk Hasil (DBH), lanjut Nova, harus menjadi momen untuk BUMD tingkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Lewat pengembangan dan efisiensi.
"Kita tidak bisa terus tergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD). Waktunya berpikiran kreatif untuk tumbuhkan ekonomi dan tingkatkan PAD," tandas Nova.
