Jakarta, Harian Umum - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba skema work from home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya selama tiga bulan, terhitung sejak Senin (21/8/2023) hingga 21 Oktober 2023, menuai kritik dari masyarakat dan anggota DPRD DKI.
Apalagi seiring dengan penerapan WFH tersebut, Pemprov juga menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang hanya berada di dekat lokasi KTT ASEAN pada September 2023.
Kebijakan WFH dan PJJ diambil untuk merespons buruknya kualitas udara di Ibu Kota, dan untuk mengatasi kemacetan saat KTT ASEAN diselenggarakan.
"Kebijakan tersebut sangat tebang pilih. Kenapa yang di berlakukan WFH hanya ASN dan PJJ hanya untuk sekolah di sekitar KTT ASEAN saja? Bagaimana daerah-daerah lain yang masih diselimuti polusi buruk, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama agar tidak ada kesenjangan sosial?" kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melalui keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).
Ia.juga menyoroti pemberlakuan WFH yang hanya untuk ASN, karena karyawan swasta di Jakarta pun terimbas buruknya kualitas udara. Padahal, para karyawan swasta membayar pajak, dan dari pajak itulah ASN digaji.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu mengaku, ia menyampaikan hal ini karena banyaknya laporan dan keluhan dari warga terkait polusi udara, karena mereka khawatir dan takut akan kesehatannya.
"Ada juga orang tua siswa yang menanyakan mengapa yang diterapkan PJJ hanya di sekitaran tempat berlangsungnya acara KTT Asean, kenapa nggak diberlakukan serentak aja biar adil? Jadi, saya mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta kalau mau membuat kebijakan harus bisa menjunjung tinggi nilai keadilan," papar politisi yang akrab disapa Bang Kent itu.
Tak jauh berbeda, seorang warga bernama Windy (27) juga mengatakan kalau kebijakan itu tidak berkeadilan
"Kita semua ngerasain udara Jakarta yang nggak bagus banget. Bahkan pagi aja enggak bisa hirup udara seger, enggak baik buat kita. Weekday hirup udara enggak bagus, weekend juga, sempet takut keluar rumah," katanya saat ditemui di lokasi Car Free Day (CFD) kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (20/8/2023).
Ia menegaskan kurang setuju jika WFH hanya diberlakukan untuk ASN, karena pekerja swasta juga membutuhkan solusi yang sama.
"WFH solusi sih, cuma yang kerja kan bukan ASN doang, kan ada perusahaan swasta juga. Untuk swasta enggak ada solusi, kurang setuju. Ini kebijakan yang nggak fair, nggak adil," tegasnya.
Selain hal itu, Windy mengatakan bahwa pangkal buruknya udara Jakarta antara lain adalah asap kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.
"Jadi, seharusnya ini yang dibenahi, bukan bikin kebijakan WFH yang nggak adil itu," tukasnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta cenderung buruk. Pada Minggu (20/8/2023) berdasarkan data IQAir, tingkat polusi Ibu Kota berada di angka 99 pada pukul 16.00 WIB dan menempati peringkat ke-9 kota paling berpolusi.
Selain itu, tingkat konsentrasi PM2.5 Jakarta saat ini pada level 35 µg/m³ atau setara dengan 7 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO), sedang suhu di Jakarta pada Minggu (20/8/2023) mencapai 31 derajat celcius di siang hari dengan tingkat kelembaban 59 persen, gerak angin hanya 22,2 km/jam, dan tekanan sebesar 1008 mbar.
"Semakin hari polusi di Jakarta memburuk. Kini langit di Jakarta sudah tak biru lagi," ucap Kent. (man)
