SISTEM PILPRES langsung menimbulkan guncangan kultur, karena sistem ini membuat bangsa Indonesia meninggalkan jati diri, dan masuk pada sistem liberal kapitalis dari Barat.
-------------------------
Oleh: M.Hatta Taliwang
Aktivis/Direktur Institut Soekarno-Hatta
Di tengah hiruk pikuk isu MBG (Makan Bergizi Gratis), BoP (Board of Peace), korupsi,i, bencana, utang, anjloknya kurs rupiah, buruknya ekonomi dll, seakan Indonesia akan KIAMAT.
Banyak orang terdeteksi, minimal lewat statemen di grup WA, seakan frustrasi, putus asa, ingin ngamuk, saling memojokkan dan membenci. Sebuah suasana negatif dalam konteks Indonesia yang terpuruk dan ingin bangkit.
Sebenarnya kalau kita simpulkan, masalahnya pada SISTEM dan KEPEMIMPINAN.
Sistem rekruitmen kepemimpinan (Presiden) kita, utamanya sejak treformasi dengan sistem Pilpres langsung, itu BURUK. Saya tidak perlu merinci bagaimana dan di mana buruknya Presiden yang lahir dari sistem Pilpres Langsung itu, karena masing-masinh kita punya rekaman kinerja dan prestasi Presiden kita. Indikator terbesarnya INDONESIA banyak ketinggalan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dll, justru sejak Indonesia mengumandangkan reformasi.
Salah satu sebabnya adalah karena kita meninggalkan tradisi bangsa kita yang memilih pemimpin (Presiden)-nya dengan cara PERWAKILAN MUSYAWARAH yang menjadi desian pendiri bangsa dan negara yang tertuang dalam UUD 45/Pancasila.
Sistem warisan tersebut merupakan budaya yang melekat, misalnya tak ada satu partai atau Ormas yang memilih pemimpinnya dengan mengundang semua pemegang kartu anggota agar datang ke bilik suara untuk memilih ketum Ormas atau Ketum partainya. Semua menggunakan sistem perwakilan dan musyawarah dalam suasana kekeluargaan.
Tiba tiba dicangkokkan sistem Demokrasi Liberal untuk memilih presiden/gubernur/bupati/walikota, one man one vote. Tentu saja terjadi kegoncangan kultur, seperti ikan air tawar disuruh berenang di air laut.
Dampaknya kita rasakan sekarang, karena dalam 10 tahun terakhir yang lalu misalnya (2014-2024), kita memiliki pemimpin yang tidak kredibel dan bahkan tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat justru lebih menguntungkan asing dan oligarki.
Kegoncangan itu terjadi karena sistem Pilpres langsung memunculkan fenomena-fenomena yang bakal tertulis dengan tinta hitam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu lembaga survei abal-abal yang hasil surveinya mendukung apapun kebijakan presiden yang dihasilkan dari sistem itu, meski merugikan rakyat dan berdampak buruk bagi negara! buzzeRp, Aprcok, perselingkuhan KPU, penyogokan rakyat secara massif, kecurangan luar biasa, MK pemeras dll. Sesuatu yang jauh dari nilai-nilai dan moral dasar bangsa kita.
Jadi, rekomendasi kami, yang pertama adalah kita kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang bermusyawarah dalam memilih pemimipin, bermusyawarah dalam menghadapi persoalan bangsa yang sangat besar demi keselamatan bersama.
Kerusakan yang terjadi sebagai dampak liberalisasi ekonomi dan politik, juga budaya, membuat bangsa ini kekurangan stock kepemimpinan yang bermental dan bermoral baik. Banyak yang sudah larut dalam arus kehidupan materialistis, sehingga dangkal secara moral dan spiritual.
Oleh karena itu, mari kita himpun sisa-sisa yang ada dari potensi kepemimpinan yang ada dari tiap daerah kita.
Yang saya bayangkan : kalau orang-orang baik, pintar dan punya leadership dari tiap daerah berhimpun dalam apa yang dikenal sebagai UTUSAN GOLONGAN, UTUSAN DAERAH DAN PERWAKILAN PARTAI membentuk MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT sebagai PENJELMAAN RAKYAT dan sebagai LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, maka hasil permusyaratan orang-orang bijak ini akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran dan perpecahan.
Mari kembali ke jatidiri bangsa, kembali ke konstitusi yang disepakati pendiri bangsa/negara.(*)