Jakarta, Harian Umum - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) yang juga Presiden Woment Committe Asia Pasifik UNI Apro, Mirah Sumirah,merasa heran karena di negara agraris seperti Indonesia, harga beras justru 20% lebih mahal dibanding di pasar global, bahkan juga termahal di ASEAN.
"Sungguh aneh dan tidak habis pikir mengingat Indonesia adalah negara agraris, mengapa Harga berasnya bikin rakyat menangis? Lalu buat apa ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) jika tidak bisa mengendalikan harga Pangan?!” tanya Mirah melalui siaran tertulis, Kamis (3/10/2024).
Ia membeberkan bahwa salah satu fungsi Bapanas adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Jika harga beras Indonesia lebih mahal dari negara-negara di ASEAN, kata dia, artinya fungsi BAPANAS tidak berjalan.
Ia juga menyoroti kinerja Badan Urusan Logistik (Bulog) yang salah satu fungsinya hampir sama dengan BAPANAS, yaitu menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, sehingga jika harga beras seperti saat ini, maka artinya Bulog pun gagal menjalankan fungsinya.
“Mengapa tidak dimaksimalkan saja fungs Bulog daripada Pemerintah membuat badan baru seperti Bapanas yang ternyata hanya menjadi “bayangan” Bulog? Dari kacamata anggaran, keberadaan Bapanas yang tidak efektif hanya memicu pemborosan APBN, karena gaji para pejabat Bapanas tentu besar, tidak seperti gaji buruh," imbuh Mirah.
Mantan Presiden ASPEK Indonesia ini mengingatkan bahwa beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Jenisnya juga banyak ragam; ada beras Putih, beras merah, beras ketan, beras hitam, beras coklat, dan beras organik. Kekayaan hayati yang luar biasa ini mungkin tidak ada di negara lain.
"Kesuburan tanah Indonesia telah memberikan sumbangan besar bagi kekayaan alam hayati dan ini perlu dikelola dengan sangat baik oleh orang-orang yang mengerti atau punya kompetensi atas hal ini. Jika pengelolaannya diberikan. kepada orang yang salah, maka yang terjadi adalah buruknya pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa berlimpah ini," sesalnya.
Mirah berharap mahalnya harga beras yang mencoreng wajah pemerintahan Jokowi ini disikapi dengan serius oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan memberikan insentif bagi petani dan mengajak generasi muda untuk mau bekerja sebagai petani.
Sebab, pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja sangat banyak, dan bisa menjadi pilihan yang menjanjikan untuk hidup sejahtera di tengah-tengah keberadaan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada pekerja karena menetapkan aturan upah murah, sementara job security tidak ada, mudah di-PHK, dan penerapan sistem kerja kontrak berkepanjangan.
Mirah pun menyarankan agar generasi muda tertarik pada sektor pertanian, pemerintahan baru memperbaiki sistem irigasi, kembalikan subsidi pupuk yang dicabut pemerintahan Jokowi sejak 2022 lalu, jaga stabilitas pasokan pupuk, berantas praktik ijon yang merugikan petani, dan jaga stabilitas harga gabah/beras di pasaran agar tidak lebih rendah dari biaya produksi petani.
Selain itu, lanjut Mirah, batasi impor pangan agar tidak merugikan petani, kembalikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke posisi awal, yakni 10%, karena kenaikan PPN menjadi 11% sejak tahun 2022 berdampak pada mahalnya pupuk yang semakin mahal, dan setop alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau untuk sektor lainnya.
"Saat ini banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri alias petani penggarap. Ini juga persoalan yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintahan yang baru," tegas Mirah.
Ia menegaskan, hal-hal yang sangat mendasar seperti yang dipaparkan di atas, segera harus diselesakan
"Dengan teratasinya masalah-masalah itu, harga pangan, terutama beras, kembali murah bagi rakyat, sehingga keutuhan berbangsa dan bernegara bisa terjaga," pungkas Mirah.
Sebelumnya, dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, pada tanggal 20 September 2024, Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk mengungkapkan bahwa harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi di kawasan ASEAN.
Menurut dia, tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif.
"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” kata Carolyn. (rhm)
