Bandung, Harian Umum - Dinamika politik di Jakarta menjelang penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 ternyata menimbulkan kepedulian dan keprihatinan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat.
Organisasi ini mengecam dugaan adanya upaya penggembosan terhadap Anies Baswedan, sehingga gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu terancam tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta 2024, karena dua dari tiga partai yang semula akan mengusungnya, yakni PKB dan Nasdem, telah mengundurkan diri.
Satu partai lagi, yakni PKS, juga telah memberi isyarat untuk mundur karena Anies yang diberi waktu 40 hari untuk dapat menggaet mitra koalisi guna memenuhi syarat memiliki 22 kursi di DPRD DKI Jakarta, gagal melaksanakan tugas itu, karena pada Pileg 2024 lalu, PKS hanya mendapat 18 kursi di DPRD DKI Jakarta.
"Bahwa Daerah Khusus Jakarta yang masih menjadi ibukota negara hingga terbitnya Keppres perpindahan ibukota negara merupakan daerah pertarungan strategis bagi para kandidat gubernur maupun wakil gubernur periode 2024-2029," kata Ketua Umum FUUI KH Athian Ali seperti dikutip dari siaran pers yang diterima harianumum.com, Kamis (8/8/2024).
Menurut dia, penggembosan itu terjadi karena hingga saat ini Anies merupakan figur yang mendominasi dukungan dari masyarakat Jakarta sebagaimana tergambar dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, sehingga siapa pun yang maju berkompetisi melawan dirinya, sangat sulit untuk menang.
"Karenanya, terindikasi ada upaya curang menjegal Anies Rasyid Baswedan untuk maju sebagai kandidat Gubernur," tegas KH Athian
Ia meyakini ada ketakutan dari pihak-pihak yang akan menjadi lawan Anies di Pilkada Jakarta 2024, sehingga melakukan cara-cara curang dengan merekayasa penggembosan terhadap partai-partai pendukung Anies.
"Penggembosan itu merupakan suatau kejahatan, pelecehan terhadap aspirasi rakyat, menginjak-injak hak-hak asasi manusia dan mengabaikan kaidah agama," kata KH Athian lagi.
Atas dasar tersebut, sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada praktik politik sehat dan berakhlak, FUUI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung penuh perjuangan Anies Rasyid Baswedan untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta Periode 2024-2029.
2. Mendorong partai politik pengusung dan pendukung Anies Rasyid Baswedan saat Pilpres yang lalu untuk tetap istiqomah mengusung dan mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur Jakarta.
3. Mengecam penggunaan upaya pragmatis berupa suap, janji-janji, ancaman maupun pecah belah yang memerosotkan wibawa partai politik sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat.
4. Mengajak warga masyarakat di Jakarta khususnya untuk melakukan pengawasan dan perlawanan atas segala bentuk kecurangan dengan jiwa dan semangat yang mandiri, maju, egaliter, cerdas dan berani.
5. Mendo'akan agar Pilkada di Jakarta dan tempat lain dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Segala bentuk kolusi, manipulasi, nepotisme, suap dan jual beli suara harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.
Seperti diketahui, saat akanmengikuti Pilpres 2024, Anies juga mengalami upaya penjegalan-penjegalan, tetapi Anies tetap dapat melenggang ke Pilpres, berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, karena diusung PKB, Nasdem dan PKS.
Di Pilkada Jakarta, ketiga partai itu kembali ingin mengusung Anies, bahkan telah mendeklarasikannya secara sendiri-sendiri, tetapi PKS sebagai pemenang Pileg 2024 di Jakarta, mengunci Anies dengan memasangkannya dengan Sohibul Iman, dan PKB keberatan.
Anehnya, meski saat mendeklarasikan Anies, Nasdem mengatakan menyerahkan soal Cawagub kepada Anies, kemudian juga mengundurkan diri.
Jika PKS pun mengundurkan diri, maka Anies gagal mendapat tiket ke Pilkada Jakarta, karena meski PDIP tidak termasuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan mengusung mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, tetapi secara ideologi, sulit untuk berkoalisi dengan PKS.
KIM yang antara lain terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar dan PSI, saat ini sedang berusaha menarik semua partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta dengan mewacanakan KIM Plus. Jika PKS, Nasdem dan PKB menerima pinangan KIM, maka lawan Ridwan Kamil di Jakarta hanya pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, tapi itu pun dengan catatan, pasangan independen ini lolos verifikasi faktual yang sedang dilakukan. KPU DKI Jakarta.
Sebab, PDIP yang hanya meraih 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pileg 2024 lalu, tidak bisa mengusung calon sendiri.
Meski demikian, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay berapa hari lalu telah mengatakan bahwa lawan Ridwan Kamil adalah calon independen. Artinya, pasangan ini akan lolos verifikasi faktual, karena jika tidak, Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong.
Di belakang KIM adalah Presiden Jokowi. (rhm)
