RAKYAT harus memastikan sendiri suaranya sebagai hak demokrasi untuk dipastikan aman sampai di meja perhitungan KPU secara tepat dan benar.
--------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Film Dirty Vote, Pemilu Kotor, baru sebagian kecil yang diangkat oleh Sutradara Dandy Laksono dengan tiga pemeran utama Dr Zainal Moechtar, Dr Bivitri Susanti dan Dr Fery Amsari.
Ketiga akademisi handal itu bukan manusia kaleng-kaleng di mata publik. Mereka tiga civitas dan aktivis yang punya integritas dan berakal sehat.
Bagi pengamat dan aktivis akan dengan mudah mencerna film yang berdurasi hampir 2 jam tersebut.
Apa yang mau dibantah dari film itu? Semua fakta yang tak terbantahkan.
Betapa kotor dan busuknya sistem Pilpres di alam demokrasi ini, karena rezim ini mau mendukung penerusnya dengan segala cara, termasuk merusak Konsitusi dan demokrasi. Bahkan melanggar nilai moral dan etika dengan tanpa ragu dan rasa malu.
Meski demikian, film ini belum membuka secara keseluruhan dan mendetail dari kebobrokan rezim otoriter yang ingin terus berkuasa.
Dahulu, sebelum giat Pilpres dimulai, Menteri Segala Urusan Luhut Binsar Panjaitan sudah mencoba melemparkan gagasan agar kekuasaan Joko Widodo dapat diperpanjang menjadi 3 periode dengan Big Data yang diklaim berisi 110 juta dukungan atas gagasan itu.
Namun, upaya Luhut itu kandas karena dilawan ramai-ramai oleh aktivis, para akademisi dan publik. Terlebih karena kemudian ada indikasi bahwa Big Data itu bohong.
Rezim ini tak menyerah, bahkan penasaran karena ingin terus berkuasa.
Nah, hari ini dengan mensetting putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, dan adik ipar Jokowi yang juga pamannya Gibran, yakni Anwar Usman meski dengan melanggar etika dan moral, kekuasaan pun terus berjalan. Bahkan dengan melanggar Konsitusi sekalipun.
Mulai dari cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi bangsa dan negara, kemudian demi anak-anaknya, mantu dan keluarganya, upaya untuk memenangkan Pilpres pun ditempuh dengan berbagai cara.
Di level elit kekuasaan, sejumlah menteri di kabinet Jokowi yang publik tahu berurusan dengan Kejagung dan KPK pun terpaksa harus masuk sebagai anggota Koalisi Istana.
Jokowi pun yang semula menyatakan netral, tapi kemudian cawe-cawe dan menjadi tidak netral dengan dalih berdasarkan UU Pemilu, presiden boleh kampanye dan memihak. Meski belakangan itu di ralat.
Namun, nampak wibawa Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, cidera, karena omongan yang mencla-mencle.
Tidak cukup hanya di tataran menteri dan para pejabat yang tersandera, tapi kebijakan Bansos untuk merayu suara pemilih terus saja dilakukan, meski itu memalukan.
Apalagi ada upaya memobilisasi dukungan dari aparat desa.
Belum lagi bagaimana Instrumen demokrasi: KPU, Bawaslu dan DKPP seperti tidak berdaya di hadapan penguasa.
Ditambah lagi beberapa role model system di Pilpres dan Pemilu yang lalu, di mana sejumlah anggota KPPS mati dalam jumlah ratusan dengan alasan yang terdengar lucu; kelelahan?
Belum lagi sistem komputerisasi di KPU yang mana masih menyisakan kasus dipenjaranya Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPU saat itu.
Tentunya, sistem perhitungan suara di TPS dan mengawal suara hingga ke KPU dengan aman sesuai dengan data pemilih adalah sesuatu yang sangat vital, sehingga dengan demikian jangan ada lagi celah untuk berbuat curang dan merusak Pilpres.
Apalagi melihat beberapa keanehan dan keganjilan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP saat ini.
Rakyat harus memastikan sendiri suaranya sebagai hak demokrasi untuk dipastikan aman sampai di meja perhitungan KPU secara tepat dan benar.
Oleh karenanya, selain materi yang dipaparkan di film Dirty Vote itu, perlu diwaspadai kecurangan dan pencurian suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pilpres dan Pemilu melalui sistem perhitungan suara, dan kawal suara oleh sistem komputerisasi yang terpercaya dan amanah. Jangan sampai sistem komputerisasi telah disetting untuk memenangkan Paslon tertentu yang didukung Istana.
Hal itu patut dipersoalankan karena tersiar adanya DPT bermasalah sebanyak 54 juta suara yang sampai saat ini belum terkonfirmasi dengan baik.
Padahal, waktu itu sejumlah aktivis sudah mendatangi KPU untuk menyoal hal tersebut, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Apakah 54 Juta DPT bermasalah itu menjadi indikasi dan petunjuk kuat Pilpres bakal curang?
Karena 54 Juta DPT bermasalah itu dapat membuat salah satu Paslon dimenangkan.
Dari semua catatan di atas makin memperkuat kebenaran film Dirty Vote. Pemilu kotor atau Pemilu Curang bisa benar-benar terjadi.
Sawangan:
Hari Pencoblosan Nasional.
14 Pebruari 2024.
