Jakarta, Harian Umum - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terancam dibekukan akibat banyaknya kasus di instansi itu.
Ancaman ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan ancaman itu bisa saja terjadi jika tenggat satu tahun yang diberikan kepada DJBC untuk mereformasi diri, gagal dilaksanakan.
Purbaya mengakui, ultimatum itu diberikan setelah dirinya kembali menemukan dugaan penyimpangan di tubuh DJBC, tepatnya di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada 11 November 2025 silam.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS (Societe Generale de Surveilance) seperti zaman dulu,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Ia menyebut, tanggung jawab pembenahan DJBC telah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, satu tahun ke depan menjadi masa penting untuk membalik citra dan kinerja instansi tersebut.
Dia mengakui kalau saat ini citra buruk DJBC kembali menguat sebagaimana dikeluhkan para pelaku usaha, termasuk pedagang thrifting, terkait masalah biaya meloloskan kontainer impor pakaian bekas sebesar Rp 550 juta yang disebut-sebut menyeret keterlibatan oknum DJBC.
Temuan terbaru adalah saat ia melakukan inspeksi ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada 11 November 2025 di mana ia menjumpai laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya submersible pump yang tercatat senilai 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS). Padahal harga pasar produk serupa berada di kisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit.
Purbaya menilai, selisih tersebut sebagai indikasi underinvoicing.
Ia mengaku telah memgumpulkan jajaran pimpinan dan staf Bea Cukai untuk membahas reformasi. Pada momen itu, ia juga mengingatkan bahwa pada era Orde Baru, DJBC pernah dibekukan dan tugasnya dialihkan ke SGS. Ia mengingatkan, risiko serupa dapat terulang jika perbaikan tidak berjalan. DJBC.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ancamnya.
Untuk mempercepat pembenahan, Purbaya mulai menerapkan teknologi berbasis akal imitasi (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini digunakan untuk menyederhanakan proses kepabeanan dan mempercepat deteksi underinvoicing.
"Nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi, sambil kami perbaiki yang lain,” ujarnya.
Ia optimistis kemajuan reformasi akan terlihat pada tahun depan.
Dari laporan Purbaya kepada Komisi Ci diketahui kalau per Oktober 2025 penerimaan DJBC mencapai Rp942,3 triliun atau 82,7 persen dari target APBN 2025. Kenaikan penerimaan didorong oleh peningkatan bea keluar dan cukai. (man)
