Jakarta, Harian Umum- Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan karena dianggap gagal memimpin lembaga telik sandi negara tersebut.
Tak hanya itu, APMAM juga mendesak Presiden agar merombak struktur BIN agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, demi keamanan negara.
"Kita melihat dalam dekade ini negara kita dalam kondisi yang tidak aman. Kita mengalami goncangan teror dan keamanan masyarakat tidak terjamin oleh negara," ujar Afandi, ketua APMAM, melalui broadcast yang disebarkan via pesan WhatsApp, Minggu (24/6/2018).
Ia mengingatkan bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi segenap warga negara dari ancaman apapun, namun berdasarkan kajian APMAM, juga berdasarkan data yang ada, kejadian teror dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan ketidakamanan, yang terjadi secara bertubi-tubi di Tanah Air, diakibatkan oleh tidak berfungsinya kinerja intelijen negara, atau dalam Hal ini BIN, di bawah kepemimpiman Budi Gunawan (BG).
Hal ini, lanjut dia, karena dalam struktur BIN tidak sesuai kapasitas.
"BIN sebagai lembaga yang seharusnya berperan untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional sebagaimana termaktub dalam UU. No 17 Tahun 2011, seperti lumpuh. Puluhan indikator terkait lemahnya kinerja intelejen Indonesia, menjadi catatan bahwa jabatan Budi Gunawan sebagai kepala BIN, harus dievaluasi," imbuhnya.
Ia pun membeberkan bukti lemahnya kinerja BIN. Antara lain tercermin dari terjadinya bentrok TNI dengan OPM di Papua belum lama ini, dan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei 218, yang disusul peledakan bom di Mapolresta Surabaya pada 14 Mei 2018 dan serangan ke Polda Riau oleh orang- orang bersamurai pada 16 Mei 2018.
Hal ini, kata dia, menjadikan masyarakat Indonesia dan negara hidup serta berjalan di bawah ancaman serta teror. Apalagi saat ini Indonesia memasuki
tahun politik dimana pada 27 Juni 2018 Pilkada serentak diselenggarakan di 171 provinsi/kabupaten/kota, dan tahun depan (2019) Indonesia menyelenggarakan Pileg dan Pilpres, sehingga potensi benturan dan sabotase akan semakin tinggi.
APMAM juga memprotes tindakan oknum yang membubarkan aksi demo yang mereka gelar di depan Istana Negara beberapa waktu lalu, dan menganggapnya sebagai upaya pembungkaman atas kebebasan rakyat menyampaikan aspirasi atau pendapat.
"Pembungkaman atas aksi kami di depan Istana dilakukan oleh oknum yang diduga Mereka merupakan bagian dari mereka yang ketakutan. Padahal itu melanggar norma demokrasi," tegas Afandi.
Rencananya, penyampaian aspirasi agar Presiden Jokowi mencopot Budi Gunawan akan dilakukan melalui aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan LBH Jakarta, SeNin (25/6/2018).
Dalam aksi tersebut, APMAM juga akan membacakan tuntutan sebagai berikut:
1. Kembalikan orang-orang yang mempunyai kredebilitas dan Integritas di bidang Intelejen RI.
2. Kembali perkuat BIN dan intelejen Indonesia demi stabilitas negara dan rasa aman bangsa Indonesia.
3. Tolak 'Coklatnisasi' pada tubuh BIN
4. Mari kita semua rakyat Indonesia berperan menjaga keamanan NKRI sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI.
5. Meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menyelidiki dan memproses hukum terkait adanya sekelompok orang Yang membangkan aksi APMAM di depan Istana Negara. (rhm)
