Jakarta, Harian Umum- Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Jokowi mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme, karena sebagian besar anggaran yang dimiliki lembaga-lembaga ini habis untuk pos anggaran yang tidak produktif.
Lembaga-lembaga dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri ), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Sebagian besar anggaran ketiga lembaga ini habis hanya untuk belanja pegawai, seperti untuk pembayaran gaji," jelas Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, melalui siaran tertulis kepada harianumum.com, Kamis (17/5/2018) dini hari.
Ia memaparkan, dari total anggaran Polri sebesar Rp95 triliun pada 2018 ini, hampir setengahnya atai sebesar Rp44,2 triliun habis untuk belanja pegawai.
"Anggaran untuk penindakan tindak pidana terorisme hanya Rp435,8 miliar, plus anggaran penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi sebesar Rp3 triliun," imbuhnya.
Dari total anggaran BIN yang mencapai Rp5,6 triliun pada 2018, sebagian besar atau Rp3,5 triliun digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM. Sisanya untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp1,9 triliun.
"Anggaran terkait operasi intelijen dalam negeri hanya Rp899 miliar, dan operasi kontra intelijen Rp411,2 miliar, " imbuh Jajang lagi.
Dari total anggaran BNPT pada 2018 yang sebesar Rp505,5 miliar, anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan hanya Rp169 miliar, sementara anggaran penanggulangan teroris bidang penindakan hanya Rp122 miliar.
"Terkait usulan (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko kepada Jokowi agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab), kami menilai hal ini tidak diperlukan karena polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror yang selama ini terjadi," kata Jajang.
Menurutnya, lebih baik Jokowi memaksimalkan kinerja Polri, BIN dan BNPT dengan mengevaluasi penggunaan anggarannya, dan memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah.
"Abaikan saja sulan genit Moeldoko itu yang hanya akan menambah beban APBN," pungkasnya. (rhm)
