Jakarta, Harian Umum- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memundurkan hari perayaan puncak HUT BUMN yang semula pada 13 April 2019, menjadi pada 14 atau 20 April.
"Kayaknya masih nunggu izin tempat dan izin keramaian. Kalau nggak di Monas ya di GBK. Kalau bisa 14 atau 20 (April)," kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno seperti dilansir detikFinance, Selasa (9/4/2019).
Harry mengaku, kegiatan HUT Kementerian BUMN tak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye paslon nomor urut 02 Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 April di Gelora Bung Karno (GBK), karena katanya sejak 2016 hingga 2018 selalu ada kegiatan sebulan sebelum dan sesudah 13 April.
"Kan HUT-nya tanggal 13 April, rencana di Monas depan Kantor KBUMN, tapi karena ternyata kampanye Jakarta juga tanggal 13, jadinya ditunda," paparnya.
Ia bahkan menyebut, yang membedakan puncak acara kali ini dengan tahun sebelumnya adalah adanya peluncuran LinkAja.
"Bedanya sekarang kita meluncurkan produk baru LinkAja yaitu platform pembayaran elektronik yang lengkap," jelasnya.
Sebelumnya, pendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo-Sandi, memprotes Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, karena ketahuan memanfaatkan pegawai BUMN yang notabene merupakan aparatur sipil negara (ASN), untuk memeriahkan kampanye di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 13 April 2019.
Pasalnya, kebijakan ini melanggar sejumlah peraturan perundang-undang, dan merupakan praktik curang.
"BUMN jangan dibawa ke politik, Pak Jokowi yang terhormat," kata mantan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief seperti dikutip dari akun Twitter-nya; @AndiArief_.
"Saya berharap segera muncul perlawanan BUMN yang berani bersikap terbuka menyelamatkan BUMN yang sedang dijadikan alat politik kekuasaan saat ini. Negara butuh penyelamat BUMN," kata mantan komisaris PT Bukit Asam, Muhammad Said Didu melalui @saididu.
"Mau tahu kelakuan ala Orba yang diterapkan rezim saat ini? Lihatlah penggalan serta mobilisasi massa untuk 13 April besok. Kurang masif dan sistematis apalagi? Semua dikerahkan dengan surat ancaman dan tekanan. Ibu pertiwi menangis melihat kelakuan.para pengkhianat negeri," kritik @do_ra_dong.
Dari dokumen yang diunggah Andi Arief dan Doradong, diketahui ada dua surat yang diterbitkan untuk memaksa perusahaan milik negara itu untuk mendukung kampanye yang digembar-gemborkan akan lebih sukses dan lebih banyak dihadiri massa, dibanding kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4/2019), yang dihadiri lebih 1 juta orang.
Surat pertama ber-KOP Kementerian BUMN dengan nomor S-513/S.MBU/04/2019 yang ditandatangani Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro. Surat dengan perihal Aktivasi LinkAja Keluarga Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk Puncak Hut 13 April itu ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Surat kedua berupa memo yang diterbitkan pada 5 April 2019 oleh Human Capital Management Division PT BTN Tbk Denny K dan ditujukan kepada kantor divisi, kantor Wilayah 1-2, seluruh kantor cabang di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor, serta kantor syariah di Bogor, Bekasi, Jakarta Pasar Minggu dan Tangerang.
Dalam surat dari Kemen BUMN disebutkan; dalam rangka meningkatkan aktivasi dan penggunaan LinkAja sebagai alat pembayaran berbasis fintench hasil sinergi dan dimiliki BUMN, serta mempermudah proses registrasi dan pantauan jumlah peserta yanga akan menghadiri puncak peringatan HUT BUMN dan BUMN-BUMN yang berulang tahun pada bulan Febuari s/d Mei 2019 di Jakarta pada 13 April 2019 mendatang, dengan ini kami informasikan bahwa setiap kegiatan wajib terdaftar dan memiliki akun LinkAja sebelum pelaksanaan acara.
"Untuk itu kami meminta kepada saudara memberikan data diri dan keluarga yang mencakup nama lengkap dan nomor HP yang akan didaftarkan melalui kordinasi sekretaris perusahaan masing-masing BUMN sesuai panduan terlampir paling lambat Selasa 9 April kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya)," kata Imam dalam surat itu.
Ia memberitahu bahwa Kemen BUMN manargtkan HUT BUMN pada 13 April 2019 dihadiri 150.000 dari keluarga besar Kemen BUMN.
Sementara dalam memo Human Capital Management Division PT BTN Tbk Denny K, disebutkan kalau perusahaan ini diwajibkan menghadirkan 5.000 orang untuk acara HUT itu yang berasal dari keluarga besar PT BTN Tbk.
Unsur pemaksaan dalam kedua surat itu juga dikritik aktivis PP Pemuda Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya melalui akun @AkunTofa.
"Ini bakal mirip aksi tandingan 412 pasca aksi 411. BUMN , kementerian dikerahkan pada tanggal kampanye. Ini tanggal 13 kayaknya juga ada aksi serupa. Bingung mau gimana caranya ngumpulin massa agar nandingin 7 April, akhirnya pakai aksi kumpul-kumpul massa. Sama, tetap GAGAL," katanya.
Seperti diketahui, kampanye akbar Prabowo-Sandi pada 7 April lalu diperkirakan dihadiri lebih dari 1 juta orang, sehingga Prabowo sendiri menyebut kampanye itu merupakan rapat akbar terbesar dalam sejarah politik Indonesia.
Menanggapi klaim itu, Cawapres 01 Ma'ruf Amin mengatakan, jumlah massa yang akan hadir di GBK pada 13 April akan jauh lebih banyak.
"Jumlah massa Prabowo biasa saja, dan saya bisa memaklum klaim Prabowo itu. Besok mudah-mudahan (jumlah massanya) lebih besar. Tunggu nanti, 13 (April) nanti," katanya, Senin 8/4/2019). (rhm)
