Jakarta, Harian Umum - Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Acountability (INFRA) Agus Chairuddin meminta Gubernur Anies Baswedan agar mengevaluasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPST) Edy Junaedi.
Pasalnya, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini bukan hanya secara terang-terangan merendahkan Anies, tapi juga mengabaikan perinta Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, dan menunjukkan dengan sangat jelas kalau dia pendukung mantan Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dikenal dengan sebutan Ahoker.
"Ini saya alami sendiri, hari ini, saat saya mendampingi seorang perwakilan warga yang sedang mengurus tanah seluas 2.600 m2 di wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat," jelasnya kepada harianumum.com di Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Ia menjelaskan, tanah tersebut dahulunya milik masyarakat, namun oleh pemerintah pada 1975 dikeluarkan SIPPT (Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah) untuk dikelola oleh PT Merpati Airlines.
"PT Merpati kemudian bangkrut, sehingga masyarakat meminta tanahnya dikembalikan dan SIPPT itu dicabut, karena selama masih ada SIPPT, lahan itu tak bisa dibangun, apalagi dijual. Selain itu, menurut ketentuan, jika selama tiga tahun SIPPT tidak digunakan, maka secara otomatis gugur," imbuh Agus.
Diakui, sebelum menemui Edy, ia dan perwakilan warga sempat menghubungi Sekda Saefullah, dan Sekda langsung menghubungi kepala DPMTPST tersebut yang intinya meminta Edy agar menerima perwakilan warga.
"Namun saat kami tiba di kantor DPMTPST, yang nerima kami staf dia. Kami lalu diarahkan ke Kasie (kepala seksi), kami tentu saja menolak karena bukan begini perintah Sekda," tegas Agus.
Setelah berdebat agak sengit, akhirnya Agus dan perwakilan warga dapat bertemu Edy di ruang rapat DPMTPST. Tapi, kata Agus, cara Edy menerima sangat tidak enak.
Ketika ia menjelaskan maksud kedatangan perwakilan warga yang ia dampingi, dan mempertanyakan mengapa meski sudah sejak sebulan lalu warga mengajukan permohonan penghapusan SIPPT, tapi kok hingga hari ini tak ada kejelasannya? Sementara soal dokumen sudah clear.
Edy menjawab kalau soal dokumen yang sudah clear itu baru klaim sepihak, dan masih harus diklarifikasi.
Rupanya, jelas Agus, sejak diserahkan bulan lalu dokumen itu belum diapa-apakan. Ia bahkan curiga dokumen itu belum dipelajari sama sekali, sehingga ia mengatakan mengapa kok kerja DPMTPST lambat sekali.
"Yang mengejutkan, dia jawabnya kira-kira begini; "Kalau zaman Ahok, bisa lebih cepat, Pak, sebab Ahok lebih berani dari Anies-Sandi. Kalau Anies-Sandi lambat. Hati-hati"," jelasnya.
Mantan Relawan Anies-Sandi saan Pilkada DKi 2017 ini mengaku shock ketika mendengar penjelasan itu. Apalagi ketika ia jelaskan bahwa dia datang ke DPMTPST karena atas arahan Sekda, Edy lagi-lagi mengatakan hal yang sama sekali tak terduga.
"Dia bilang, dia hanya lapor ke Gubernur. Artinya, perintah Sekda tak dianggap sama sekali. Saya pikir ini gila sekali. Kok ada pejabat yang berani merendahkan gubernurnya dan mengabaikan perintah Sekdanya. Memang dia kerja kepada siapa?" sesal Agus.
Meski demikian Agus mengaku tak heran dengan tingkah Edy itu, karena saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kabid Ekonomi di Bappeda pada 2011, dia didegradasi menjadi camat di Kepulauan Seribu karena kinerjanya yang buruk. Karirnya naik lagi setelah lolos lelang jabatan di era Ahok.
"Nggak heran kalau sampai sekarang dia nyanjung-nyanjung Ahok, karena dia termasuk Ahoker," sungut Agus.
Ia meminta Anies segera mengevaluasi Edy atau bahkan mencopotnya dari jabatan kepala DPMTPST, karena sebagai Ahoker dia dapat menghambat kinerja pemerintahan Anies-Sandi dalam merealisasikan janji-janji yang disampaikan saat kampanye Pilkada DKI 2017.
Hingga berita diturunkan, Edy belum dapat dikonfirmasi. (rhm)
