Jakarta, Harian Umum - Aktivis senior yang juga direktur Institut Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Kamis (10/9/2026), resmi bergelar doktor (Dr) karena lulus dalam sidang terbuka disertasi Program Ilmu Politik di Universitas Nasional (Unas).
Dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Menara Unas Ragunan, Jakarta Selatan, itu Muhammad Hatta yang lebih dikenal sebagai Hatta Taliwang, diuji oleh tim yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Unas Prof. Dr. Erna Ermawati Chotim M.Si.
Tim itu terdiri dari enam orang. Selain Prof. Erna, lima lainnya adalah Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SH., SE., MM; Prof. Dr. Maswadi Rauf M.A; Dr. Safrizal Rambe, S.I.P., M.Si; Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar M.Si; dan Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, M.Sc.
Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar M.Si juga bertindak sebagai promotor, sementara Dr. Safrizal Rambe S.I.P., M.Si sebagai ko-promotor.
Disertasi Hatta Taliwang yang diuji dalam sidang terbuka ini berjudul "Peranan dan Batas Pengaruh Jenderal AH Nasution Dalam Peralihan Kekuasaan Dari Soekarno Kepada Soeharto 1963 - 1967".
Sejumlah tokoh hadir dalam sidang ini, seperti mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ekonom Ichsanuddin Noorsy, Ekonom Salamuddin Daeng; CEO Nusantara Centre Yudhie Haryono; Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, dan lain-lain.
"Tim penguji Universitas Nasional memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi doktor dalam Program Ilmu Politik dengan yudisium sangat memuaskan," kata Prof. Erna saat mengumumkan hasil sidang.
Pengumuman ini disambut gemuruh para hadirin. Hatta sendiri nampak lega, karena saat sidang, ia mengakui agak grogi, sehingga sempat dibecandai tim penguji agar minum dulu.
Usai sidang, Hatta mengaku bahagia dan bersyukur karena di usianya yang sudah menginjak 72 tahun, ia masih sehat dan dapat meraih gelar doktor di bidang ilmu politik.
"Saya memilih topik ini, karena Pak Nasution itu orang besar, banyak jasanya di perang kemerdekaan. Beliau Panglima Siliwangi, lalu menjadi Panglima Komando Jawa , lalu menjadi Wapangsar-nya Jenderal Soedirman, menjadi KSAD terlama dari tahun 1949 hingga 1962, walau diselingi peristiwa 17 Oktober 1952 di mana Beliau berhenti sesaat, dan kembali menjadi KSAD lagi hingga 1962," jelas Hatta.
Kemudian, lanjut dia, di tahun 1950-an sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Jenderal Nasution membantu Presiden Soekarno dalam rangka Indonesia kembali ke UUD 1945, dan membantu kembalinya Papua Barat ke pangkuan Indonesia.
"Tetapi, dalam perubahan kekuasaan ternyata Beliau tidak bisa meraih puncaknya, bahkan tersingkir dari puncak kepemimpinan MPRS. Seharusnya, setidaknya memimpin MPR lagi setelah Pemilu," sambung Hatta.
Hatta menilai, sosok Jenderal Nasution adalah sosok negarawan sejati, karena meski dirinya memiliki peluang menduduki jabatan penting, termasuk jabatan presiden, dan punya ambisi untuk itu, akan tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, dia lebih mendahulukan kepentingan tersebut, dibanding ambisi pribadinya.
"Kita membutuhkan figur-figur seperti Beliau sekarang ini," katanya.
Promotor Hatta, yakni Prof. TB Massa Djafar, mengatakan bahwa disertasi Hatta ini menarik.
"Karena juga membicarakan tentang elit militer dalam dua prototipe, yaitu model Pak Nasution dan Pak Soeharto (presiden Orde Baru)," katanya seusai sidang.
Soeharto, jelas Prof. TB, adalah tokoh militer yang mampu memberdayakan sumber politik, sehingga kekuasaan yang dibangun sangat efektif. Sedang Jenderal Nasution lebih pada pemikiran, dan gagasan.
Karena hal ini, Prof. TB menilai disertasi hasil studi Hatta sangat relevan, karena tidak hanya bicara tentang sejarah, akan tetapi ini juga tentang konteks politik Indonesia, di mana peran elit militer akan tetap muncul dengan intensitas yang berbeda-beda.
Sebab, setelah Orde Baru tumbang tahun 1998, banyak orang berpikir bahwa citra buruk Soeharto sebagai presiden yang otoriter, membuat elit militer tidak bisa lagi masuk ke petas politik, akan tetapi ternyata Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi presiden dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), dan saat ini presiden RI adalah Pak Prabowo yang juga beratar belakang militer.
'Ini membuktikan bahwa studi ilmu politik, khususnya untuk peran militer, menjadi sangat relevan dalam kancah perpolitikan di Tanah Air Kita. Apalagi karena tokoh sipil yang muncul di pentas politik pun, di era Reformasi, ternyata bisa lebih otoriter dari tokoh militer. (rhm)
