Jakarta, Harian Umum - Presidium Forum AKSI (Alumni Kampus Seluruh Indonesia) Juju Purwantoro menilai, Anies Baswedan berpotensi memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dengan siapapun dipasangkan.
Namun, ia juga meyakini bahwa kepentingan oligarki dan lawan politik akan membuat jalan Anies untuk meraih kemenangan sangat berat. Apalagi bisa jadi Anies akan kembali menghadapi serangan-serangan buzzer yang dikerahkan oligarki maupun lawan politik.
"Diprediksi Anies berpasangan dengan siapapun calon wakilnya, tidak akan mengalami kesulitan memenangi Pilkada Jakarta 2024. Oleh karenanya, tinggal tunggu saatnya saja calon wagub Jakarta dari Parpol mana yang akhirnya akan melengkapi sebagai koalisinya," kata Juju melalui pesan tertulis, Sabtu (20/7/2024).
Sejauh ini, kata Juju, DPP PKS telah mengumumkan Anies dan Sohibul Iman, akan tetapi syarat mengusung pasangan Cagub-Cawagub adalah memiliki 20% dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta atau minimal 22 kursi
PKS sebagai pemenang Pileg 2024 di Jakarta mendapat 1.012.028 suara (19,01%) atau 18 kursi, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Partai yang telah menyatakan akan juga mengusung Anies adalah PKB yang meraih 470.652 suara (7,76%) atau 10 kursi.
Partai Nasdem yang bersama PKS dan PKB mengusung Anies di Pilpres 2024 meraih 545.235 suara (8,99%) atau 11 kursi.
PDIP yang juga melirik Anies untuk Pilkada Jakarta meraih 850.174 suara (14,01%) atau 15 kursi.
Si sisi lain, survei Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Anies bertengger di posisi teratas dengan 29,8%, diikuti Basuki Purnama (Ahok) dengan 20%, dan Ridwan Kamil (8,5%).
'Politik adalah dinamis, sehingga pasangan Anies bisa saja tetap dari PKS, atau kemungkinan dari NasDem, PPP atau Golkar," kata Juju.
Diakui, bagi konstituen dan pendukung, hasil survei Litbang Kompas tersebut memberikan harapan, tetapi bagi lawan politik menjadi tantangan berat, dan tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjegal Anies agar tidak kembali menjadi gubernur Jakarta untuk periode kedua (2024-2029).
"Lawan politik bisa membuat desain politik (moral hazard) agar merekalah yang memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Modus kecurangan yang bisa mereka lakukan antara lain mengintervensi KPUD untuk mengakali pendataan calon pemilih, pengaturan sistem komputasi, memperalat aparat keamanan dan ASN, melakukan money politics dan menggunakan politik Gentong Babi dengan medium berupa Bansos," bebernya.
Untuk mengantisipasi hal itu, katanya, seperti modus kecurangan pada Pilpres 2024, perlu adanya pengawasan sangat ketat dari seluruh relawan dan pendukung Anies Baswedan.
Juju juga percaya bahwa sebagaimana Pilpres 2024, Rezim Jokowi dan oligarki yang berada di belakangnya juga akan cawe-cawe untuk memenangkan calon yang diusungnya, entah Kaesang atau siapapun.
"Sebab, Anies dianggap sebagai penghalang (restriction) oleh oligarki, termasuk untuk megaproyek mereka di Pantai Utara Jakarta yang menelan biaya Rp50 triliun, yakni proyek reklamasi; dan megaproyek seperti perluasan wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang kawasannya meliputi Pantai Utara Jakarta sampai ke Pantai Utara wilayah Banten," imbuhnya.
Hal yang juga harus diwaspadai Anies dan pendukung serta relawannya adalah para buzzer bayaran (buzzerRp) yang akan kembali dikerahkan secara massif, termasuk lembaga 'Surpay' bayaran yang mengabaikan integritas dan profesionalitasnya.
"Jika tidak ada politik kotor, Anies diyakini akan melenggang kembali ke Balaikota sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2023, karena Anies adalah sosok pemimpin yang sudah teruji, cerdas, berakhlaq mulia, dan menghargai HAM," pungkas praktisi hukum ini. (rhm)