Jakarta, Harian Umum - Tujuh dari delapan sembilan partai yang memiliki keterwakilan di DPR, memutuskan untuk tidak mengusulkan calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakab?momim14/11/2026), ketujuh partai tersebut adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN dan Demokrat.
Kader PDIP Guntur Romli mengaku, partainya tidak memiliki ambisi mengajukan kandidatpplo9 calon Wapres kepada Prabokwo, karena PDI-P hanya berkeinginan agar konstitusi ditegakkan.
"PDI Perjuangan tidak punya ambisi dan kepentingan soal Wapres baru. Kami hanya ingin konstitusi dan atur Fraksi Partai Golko9ar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan, partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wapres kepada Prabowo, karena Golkar menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden.
"Itu semua tergantung Presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok Cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nasdem punya alasan yang agak mirip Golkar, karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim memgatakan, partainya tidak mengajukan kadernya untuk dipasangkan dengan Presiden Prabowo. Namun, dia menggarisbawahi bahwa Wapres selanjutnya haruslah cerdas, berwawasan global dan kompatible dengan presiden.
"Kami menyerahkan calon Wapres kepada Presiden, karena menurut UUD, Cawapres dalam keadaan seperti ini diajukan oleh presiden," katanya.
Hal senada dikatakan PKB, PKS, PAN dan Demokrat, karena para petingginya juga mengatakan bahwa mereka menyerahkan soal Cawapres kepada Prabowo. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR Muhammad Khozin bahkan sampai membuat bantahan karena internaln partainya diisukan tengah membahas usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
"Penentuan calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). PKB akan berfokus mendukung percepatan pelaksanaan Asta Cita dalam sisa tiga tahun pemerintahan Presiden Prabowo," katanya dikutip dari kompas.com.
Seperti diketahui, UU MD3 menetapkan bahwa MPR punya waktu 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres yang kosong, dan melalui surat yang dikirimkan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR meminta dalam waktu 14 hari Prabowo telah mengirimkan dua nama calon untuk dipilih salah satunya oleh MPR.
Prabowo telah melakukan pertemuan dengan para pimpinan Parpol di Istana Bogor, dan memberi waktu kepada partai-partai itu untuk membahas calon yang akan diusulkan sebagai Wapres.
Jika tujuh partai tidak mengajukan calon, berarti hanya Gerindra yang akan mengajukan calon, dan sebelumnya Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, ia berharap Cawapres pengganti Gibran berasal dari Gerindra. (man)