SATU DEKADE pemerintahan Jokowi meninggalkan jejaring politik luas. Pengaruhnya menjangkau partai, birokrasi, dan aparat keamanan. Kini jejaring tersebut menghadapi perubahan medan. Gibran berhadapan dengan tekanan konstitusional, PSI kehilangan tiga figur penting, sementara Listyo menjalani proses hukum.
--------------------
Oleh: Yogen Sogen
Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik
KEKUASAAN selalu memiliki cara untuk mempertahankan pengaruhnya, bahkan setelah pemegangnya meninggalkan jabatan. Orang-orang dekat tetap menempati posisi strategis, jaringan loyalitas bekerja, dan kepentingan lama mencari tempat dalam pemerintahan baru.
Namun, kekuasaan juga mengenal musim pembusukan. Para sekutu mulai berhitung, kesetiaan kehilangan kepastian, sementara orang-orang dalam lingkaran lama menghadapi tekanan dari berbagai penjuru.
Gejala itu mulai terlihat dalam pusaran politik keluarga Joko Widodo. Perkara Gibran Rakabuming Raka, penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal, hingga pengunduran diri tiga figur penting PSI menghadirkan gambaran perubahan relasi kuasa.
Jejaring politik yang berporos pada Solo, dengan Jokowi sebagai figur sentralnya, kini menghadapi ujian setelah kehilangan kendali langsung atas Istana.
Tekanan dari Parlemen
Putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengenai surat keterangan pendidikan Gibran kembali mengusik legitimasi pencalonannya.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu dinyatakan tidak sah. Perkara ini menghidupkan kembali ingatan publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pembuka jalan bagi Gibran menuju Pilpres 2024. Sulit menghapus jejak politik dari rangkaian tersebut.
Anwar Usman, paman Gibran, dicopot dari jabatan Ketua MK setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Kini persoalan dokumen pendidikan kembali mencuat. Dua kontroversi pada tahapan berbeda itu menempatkan legitimasi politik Gibran dalam perdebatan berkepanjangan.
Respons partai mulai mengarah pada tuntutan serupa. Tokoh-tokoh PDIP, Demokrat, dan Golkar menyuarakan pengunduran diri atau pemakzulan. PKB membuka ruang penggunaan kewenangan DPR. Amin AK dari Fraksi PKS mendorong Hak Menyatakan Pendapat. Syarifuddin Sudding dari PAN juga meminta Gibran mundur atau menghadapi proses politik. NasDem menyerahkan kemungkinan pergantian wakil presiden kepada mekanisme konstitusional.
Perkembangan ini menarik karena desakan mulai menembus barisan koalisi pemerintahan. Kalkulasi kursi pun memperoleh arti baru. Jika pernyataan sejumlah politikus berkembang menjadi sikap resmi fraksi, pembahasan pemakzulan dapat memasuki tahap lebih konkret.
Namun, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tetap mensyaratkan proses melalui DPR, MK, dan MPR dengan ambang dukungan ketat.
Perubahan sikap para elite juga memperlihatkan satu kenyataan politik. Kedekatan dengan kekuasaan lama tidak lagi menjamin perlindungan politik. Gibran kini menghadapi tekanan dari lingkungan parlemen tempat pemerintahan Prabowo memperoleh dukungan.
Tsunami di PSI
Guncangan berikutnya datang dari PSI. Pada 9 November 2026, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mengumumkan pengunduran diri. Tiga figur penting meninggalkan partai dalam satu hari. Giring pernah memimpin PSI, Raja Juli menjabat sekretaris jenderal, sedangkan Isyana termasuk tokoh partai di pemerintahan. Peristiwa tersebut mengundang pembacaan lebih jauh mengenai hubungan PSI dengan keluarga Jokowi.
Kaesang Pangarep memimpin partai itu. Selama beberapa tahun, PSI menjadi salah satu kendaraan politik paling terbuka dalam memberikan dukungan kepada Jokowi. Kini, tiga figur pentingnya memilih keluar. Ada tentakel mulai terlepas dari simpulnya. Giring menyebut ketidaksejalanan dengan arah perjuangan partai. Raja Juli memilih berkonsentrasi membantu pemerintahan Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pilihan politik dan profesional berbeda, tetapi pengunduran diri serentak itu tetap menjadi pukulan organisasi bagi PSI.
Dalam politik, keutuhan jaringan sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan kepentingan bersama. Pergantian pusat kekuasaan mengubah perhitungan setiap aktor. Mereka harus menentukan apakah loyalitas lama masih memberi ruang politik atau mulai membatasi langkah ke depan.
Kepergian tiga tokoh tersebut belum menjelaskan seluruh dinamika internal PSI. Namun, peristiwa ini cukup untuk membuka pertanyaan tentang daya ikat kepemimpinan Kaesang dan masa depan pengaruh keluarga Jokowi di tubuh partai.
Tentakel Kekuasaan Tekanan lebih serius datang dari perkara Listyo Sigit. Mantan Kapolri itu memiliki riwayat kedekatan panjang dengan Jokowi, mulai dari Kapolresta Surakarta, ajudan presiden, hingga menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan Listyo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Penyidik juga mengungkap dugaan akses ilegal serta penghapusan jejak elektronik. Perkara tersebut masih bergulir dalam proses hukum.
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menempatkan persoalan ini pada tataran jauh lebih serius. Informasi rahasia dapat menjadi instrumen tekanan politik apabila pengumpulannya keluar dari mandat hukum. Siapa mengendalikan informasi, kepada siapa hasilnya mengalir, dan kepentingan apa di belakangnya, merupakan persoalan mendasar dalam penyidikan.
Riwayat kedekatan Listyo dengan Jokowi memberi konteks politik penting, meskipun tidak membuktikan keterlibatan Jokowi dalam dugaan tindak pidana tersebut. Lebih dari itu, yang sedang dipertaruhkan ialah batas antara loyalitas personal dan kewenangan institusional. Negara akan menghadapi bahaya besar apabila perangkat keamanan bekerja mengikuti kepentingan jejaring di luar mandat pemerintahan sah.
Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) mengingatkan bahaya pengikisan demokrasi melalui pelemahan norma dan institusi. Kekuasaan personal sering berkembang ketika pengawasan melemah dan elite kehilangan kemampuan menahan ambisi sendiri.
Senjakala Syahwat
Satu dekade pemerintahan Jokowi meninggalkan jejaring politik luas. Pengaruhnya menjangkau partai, birokrasi, dan aparat keamanan. Kini jejaring tersebut menghadapi perubahan medan. Gibran berhadapan dengan tekanan konstitusional, PSI kehilangan tiga figur penting, sementara Listyo menjalani proses hukum.
Masing-masing peristiwa memiliki persoalan sendiri. Namun, semuanya hadir ketika pusat kekuasaan telah berpindah dan para elite sedang menyusun ulang hubungan politik.
Geng Solo kini memasuki babak paling getir. Istana telah berganti penghuni. Para sekutu mulai mengambil jarak, simpul-simpul loyalitas terurai, dan orang-orang yang dahulu berdiri di sekitar pusat kekuasaan mulai menghadapi konsekuensi politiknya sendiri.
Sejarah politik tidak mengenal kekuasaan yang abadi. Mereka yang pernah merasa mampu mengendalikan negara pun dapat tiba pada masa ketika harus mempertanggungjawabkan cara mereka menggunakan kekuasaan. Inilah tagihan politik dari syahwat kekuasaan yang terlalu jauh melampaui batas etika dan moral.
(sumber: kompas.com)
