Jakarta, Harian Umum - Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Radjasa Chandra tak sepenuhnya percaya pernyataan Bareskrim Polri bahwa end user penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia bahkan menilai, operasi penyadapan itu bukan operasi Deep State (negara dalam negara), melainkan operasi Shadow Government, yaitu serangkaian aktivitas tersembunyi atau tidak resmi yang dilakukan oleh kelompok tertentu di balik layar untuk memengaruhi, mengendalikan, atau melemahkan pemerintahan yang sah.
"Tentang penyadapan, tentunya kita harus berpatokan pada pernyataan terakhir Bareskrim bahwa penyadapan ini adalah makar. Cuma persoalannya, end user seharusnya tidak hanya berhenti pada LSP (Listyo Sigit Prabowo), dan harus diketahui pula bahwa penyadapan ini menggunakan teknologi Israel, (yakni) Pegasus," kata Radjasa dalam konferensi pers Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Jakarta, Minggu (22/21/2026).
Ia menjelaskan bahwa Pegasus adalah alat penyadap berteknologi militer dan yang paling canggih, dan disebut berteknologi zero click
"Disebut teknologi zero click, karena kalau hape kita disadap dengan alat ini, tidak ada jejaknya, sehingga tidak ada undangan untuk kita klik. Itu satu, yang kedua, semua bisa disadap; WA, komunikasi telepon dengan pihak lain. Yang berbahaya, ketik kita menggunakan alat sadap buatan Israel, semua hasil penyadapan masuk ke Israel, karena yang mengoperasikan alat itu adalah orang Israel," jelasnya.
"Artinya apa? Listyo Sigit telah membocorkan rahasia negara kepada Israel, negara musuh. Ini bukan sekedar makar,' imbuhnya.
Radjasa menyebut bahwa ia tidak ingin menyebut bahwa penyadapan ini merupakan bagian dari operasi Deep State, karena kalau Deep State operasinya melibatkan elemen yang di dalam kekuasaan.
Ia menyebut penyadapan ini merupakan bagian dari grand design operasi Shadow Government, karena operasi ini melibatkan pejabat yang masih punya loyalitas, konhloy, oligarki, pemilik modal yang membiayai aktivitas politik, terlibat di dalamnya.
"Jadi, saya tidak ingin mengatakan ini Deep State, tapi operasi Shadow Government," tegasnya.
Ia menjelaskan operasi ini menggunakan pola operasi dari dalam yang langsung ke jantung pemerintahan Presiden Prabowo.
Tahap pertama, kata dia, bagaimana Jokowi mempublikasikan keinginan untuk menjadi presiden tiga periode.
"Maka dari itu dia mencoba menabrak undang-undang, dan kemudian menjadikan anaknya sebagai Wapres. Jadi, inikah tahapan Pertama, yaitu mempertahankan infrastruktur kekuasaan politik di dalam kekuasaan presiden. 17 menteri (di kabinet), dan pejabat tinggi di lembaga hukum," katanya.
Tahap kedua, lanjut Radjasa, penebalan basis massa melalui relawan dan Ormas pro Jokowi, dan safari budaya Jokowi.
Tahap ketiga, sabotase kebijakan, di mana menteri-menterinya memainkan kebijakan yang membuat delegitimasi Presiden merosot, seperti penarikan gas 3 kg; pemadaman listrik (blackout) di Jawa dan Sumatera yang terjadi begitu saja, melainkan karena by design; kelangkaan BBM di Bali; dan kebakaran hutan.
"Semua ini bagian dari skenario operasi Shadow Government," tegas Radjasa
Tahap keempat, lanjutnya, mempabrikasi keresahan publik dengan aksi-aksi demo.
"Kita tahu deni 25 Agustus 2025, itu jelas terlihat by design oleh Listyo Sigit, karena pada saat itu para demonstran bisa dengan mudah melakukan pengrusakan, pembakaran terhadap kantor polisi, seperti pos polisi, markas Brimob. Kenapa? Itu untuk memberikan kesan bahwa negara tidak aman dan tidak terkendali, akhirnya menuju haos. Nah, saat itu dua kader PSI membuat pernyataan meminta Presiden mundur karena tidak mampu mengamankan Ibukota," katanya.
Tahap Kelima, sambung Radjasa, adalah menyiapkan infrastruktur perang informasi, di mana buzzer, influencer, dibiayai semua.
"Alhamdulillah, Allah masih sayang sama kita, terbongkar penyadapan itu. Kalau ini tidak terbongkar, itu yang namanya 08 (Prabowo, red) tampias (bocor)," katanya.
Seperti diketahui, Bareskrim telah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dkk adalah makar, dan penanganan kasus makar ini telah naik penyidikan, akan tetapi belum ada tersangka.
Sedang untuk kasus penyadapan Ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Selain Listyo Sigit, tiga lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (mantan Kadivkum Polri), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri). (rhm)


