Jakarta, Harian Umum- Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirojuddin Abbas menyebut, saat ini elektbilitas Presiden Jokowi sebagai calon incumbent pada Pilpres 2019, semakin menguat.
"Elektbilitas Pak Jokowi semakin menguat karena masyarakat makin percaya pada kepemimpinannya," kata dia dalam diskusi bertajuk "Perlukah Airlangga Mundur?" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018).
Ia menambahkan, situasi yang dihadapi Jokowi saat ini berbeda dengan pada Oktober 2014, kala Jokowi dilantik sebagai presiden RI ke-7 untuk periode 2014-2019.
Waktu itu, kata dia, orang masih meragukan Jokowi, karena menurut mereka; apa mungkin orang kampung seperti Jokowi bisa mengelola negara?
"Sampai sekarang keraguan itu masih tinggi, tapi dijawab dengan tim yang profesional," katanya.
Meski demikian Abbas mengakui kalau Jokowi tak punya kontrol langsung terhadap partai-partai pendukungnya, termasuk Golkar, sehingga membutuhkan dukungan dari parpol-parpol tersebut.
Karenanya, terkait munculnya polemik rangkap jabatan setelah Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketua umum Golkar, sementara di sisi lain dia juga tak kunjung mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perindustrian, Abbas meyakini kalau Jokowi tidak akan mencopot Airlangga, meski Jokowi pernah mengatakan bahwa dia tak ingin ada menterinya yang rangkap jabatan.
"Kalau Jokowi menggeser Airlangga, bisa merusak hubungannya dengan Golkar, sehingga di sini ada kebutuhan untuk melindungi hubungan," katanya.
Ia bahkan mengatakan, jika pun Jokowi membiarkan Airlangga tetap menjadi menteri dan ketua umum Golkar, maka tak ada risiko yang akan ditanggung Jokowi.
Mendukung statemen Abbas, pakar hukum pidana dari Al Azhar, Suparji Ahmad, mengatakan, secara legal formal tak ada aturan perundang-undangan yang melarang seseorang rangkap jabatan.
Selain itu, kata dia, Jokowi lah yang merestui Airlngga untuk menjadi ketua umum Golkar.
"Jadi, Jokowi sendiri yang mengizinkan Airlangga (yang masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian) menjadi ketua umum Golkar," tegasnya. (rhm)
