Jakarta, Harian Umum - Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud, Senin (22/4/2024), mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang pembacaan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang.mereka.mohonkanbpada 21 dan 23 Maret 2024 silam.
Sementara itu, Paslon 02 Prabowo-Gibran yang menjadi pihak turut tergugat dalam perkara ini dipastikan absen alias tidak menghadiri sidang putusan MK.
Ketidakhadiran Prabowo-Gibran disampaikan anggota tim kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.
"Ya, tidak hadir, tapi tentunya dari pihak kami berharap agar putusan, hakim dapat menolak permohonan 01 dan 03," kata Otto kepada wartawan.
Ia mengaku optimis MK akan menolak gugatan 01 dan 03, dan meminta apapun putusan MK, semua pihak dalam sengketa Pilpres ini harus menghormati itu.
"Iya kita harus optimis, dan kita menghormati semua pihak, 01 dan 03 kita hormati dan apa keputusannya ya kita taati," ujarnya.
Ganjar-Mahfud tiba di Gedung MK sekitar pukul 08:10 WIB dengan mengenakan setelan jas warna hitam. Dasi merah melingkar di leher Ganjar, sementara Mahfud mengenakan dasi biru dan emas.
Paslon yangbdiusung PDIP dan PPP ini didampingi tim hukumnya, mulai dari Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, hingga Henry Yosodiningrat.
AMIN tiba sekitar 8 menit kemudian atau pukul 08:18 WIB, juga dengan mengenakan stelan jas warna hitam, tetapi Anies mengenakan dasi ungu, sedang Muhaimin memgenakan dasi hijau.
"Kita harus percayakan kepada mereka (hakim MK), Saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi," kata Ganjar kepada wartawan.
Sementara Anies mengatakan, ia dan Muhaimin akan menghormati apapun putusan MK nantinya.
"Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga," kata Anies.
Seperti diketahui, Pilpres 2024 masuk MK karena Paslon 01 dan 03 meyakini prosesnya berjalan dengan curang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan Presiden Jokowi dan aparatur negara serta kepala daerah, demi memenangkan 02 dalam satu putaran.
Bahkan menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024, secara masif pemerintahan Jokowi membagi-bagikan bantuan sosial (Bansos) dengan tanpa melibatkan Kemensos sebagai kementerian yang memiliki domain pembagian Bansos.
Saat Menkeu Sri Mulyani dihadirkan sebagai saksi, dia mengatakan, dana Bansos itu diambil dari dana.operasional Presiden, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008 diketahui bahwa dana itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi, sementara pembagian Bansos itu jelas tak ada urusannya dengan kepentingan negara, karena bertujuan untuk memenangkan 02. Sebab, Gibran adalah.putra sulung Presiden Jokowi.
Saat hasil Pilpres diumumkan pada 20 Maret, KPU menyatakan 02 meraih suara 58,59% alias menang dalam satu putaran. (rhm)
