Jakarta, Harian Umum - Aktivis, akademisi dan pengamat yang hadir dalam diskusi bertajuk "Tolak Pemilu 2024" di kediaman aktivis Ratna Sarumpaet, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023), sepakat bahwa solusi untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini adalah people power.
Diskusi tersebut dihadiri empat narasumber, yakni Sri Bintang Pamungkas (pejuang kembali ke UUD'45 dan Pancasila, juga mantan anggota KPU periode 1999 - 2001); Daniel M. Rosyid (nasionalis dan guru besar ITS); Ratna Sarumpaet (seniman idealis serta pejuang kembali ke UUD 45 dan Pancasila); dan Amir Hamzah (pengamat intelijen dan geopolitik).
Sementara Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi bertindak sebagai moderator.
"Jadi, satu-satunya cara untuk mengubah keadaan negara ini agar menjadi lebih baik adalah dengan people power?" tanya Muslim ketika menyimpulkan paparan keempat narasumber.
"Ya," para narasumber itu membenarkan.
Dari diskusi ini juga terungkap kalau pangkal persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah amandemen UUD 1945 hingga empat kali pada rentang tahun 1999-2022 yang antara lain mencabut posisi presiden sebagai mandataris MPR, dan menghilangkan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
"Akibatnya seperti yang kita lihat sekarang; pemerintahan Jokowi bisa semau-maunya, karena tak ada lagi lembaga di atas dia yang menjadi pengawas sekaligus yang dapat menindak ketika presiden melakukan pelanggaran konstitusi sekalipun," tegas Ratna Sarumpaet.
Para narasumber itu juga sepakat kalau Indonesia saat ini dalam bahaya besar, karena Pemilu dan Pilpres setelah lahirnya UUD 2002 hanya membuat bangsa Indonesia terpecah belah, aturan perundang-undangan yang dibuat tidak menyejahterakan rakyat dan juga tidak membuat Indonesia lebih maju, bahkan pengelolaan negara kacau akibat dikangkangi segelintir petinggi Parpol dan cukong pemodal, termasuk asing dan aseng.
Pengangkangan itu terjadi akibat biaya tinggi saat penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilkada, sehingga para kandidat yang kekurangan modal berlomba-lomba mencari dana untuk kebutuhan kampanye dengan, antara lain, berutang dan membuat perjanjian dengan pengusaha/pemilik modal. Karena utang itulah yang ikut memicu maraknya korupsi di Indonesia di samping moral yang sudah bobrok.
Sri Bintang mengatakan, untuk melakukan people power, tahap pertama yang dilakukan adalah menduduki DPR/MPR.
Namun, Bintang mengakui kalau saat ini pihaknya belum berkoordinasi dengan mahasiswa.
"Belum, tapi kami akan segera berkoordinasi dengan mereka," katanya.
Seperti diketahui, ketika Orde Baru tumbang pada Mei 1998, puluhan ribu dan aktivis menduduki DPR/MPR. Mahasiswa memang dinilai sebagai ujung tombak perubahan di sebuah negara. (man)
