Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (6/3/2026), meminta masyarakat sipil agar memperkuat persatuan nasional.
Ia meminta hal itu karena melihat fakta banyaknya masyarakat sipil yang saling mencaci di media sosial.
"Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsih yang "bukan omon-omon. Itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian, karena pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak, masyarakat sipil kita satu sama lain saling mencaci, satu sama lain saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan tidak sehat di Medsos. Itu saya lihat sudah tidak sehat," kata Dasco.
Menanggapi hal itu, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan, permintaan Dasco itu merupakan bentuk kewaspadaan terhadap potensi perang informasi dan operasi destabilisasi yang kini semakin sering terjadi di berbagai negara.
Menurut dia, kondisi global saat ini memperlihatkan meningkatnya konflik antarnegara yang tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui perang informasi, propaganda media sosial, serta operasi intelijen yang bertujuan melemahkan stabilitas suatu negara.
“Pernyataan Dasco harus dilihat dalam konteks global. Dunia sedang memasuki fase ketidakstabilan geopolitik yang tinggi. Banyak negara menghadapi tekanan melalui perang informasi, propaganda digital, hingga operasi penggoyangan politik di dalam negeri,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Ia menilai, permintaan Dasco itu sekaligus menunjukkan pemahaman dia terhadap dinamika geopolitik modern saat ini yang semakin kompleks.
“Dalam konflik modern, perang tidak selalu dilakukan dengan invasi militer secara langsung. Ada tahapan lain seperti penggiringan opini publik, propaganda digital, hingga mobilisasi demonstrasi yang dapat memicu ketidakstabilan,” jelas Amir.
Ia membeberkan bahwa pola seperti ini sering disebut sebagai perang hibrida atau hybrid warfare, yakni strategi yang memadukan operasi militer, perang informasi, tekanan ekonomi, dan operasi psikologis untuk melemahkan sebuah negara dari dalam.
Menurut Amir, berbagai konflik internasional menunjukkan pola yang hampir serupa. Tahap awal biasanya dimulai dengan perang informasi melalui media sosial, disusul dengan pembentukan opini publik yang kuat terhadap suatu isu tertentu.
Setelah itu, konflik sering berkembang menjadi mobilisasi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi memicu ketegangan politik di dalam negeri.
“Jika kondisi tersebut berhasil menciptakan instabilitas, maka tekanan eksternal bisa meningkat, baik melalui sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, maupun konflik terbuka,” jelasnya.
Amir mencontohkan dinamika yang terjadi di Timur Tengah, termasuk situasi yang dialami Iran dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, Iran sempat diguncang demonstrasi besar yang diiringi perang opini di media sosial global.
Dalam sejumlah kasus, kata Amir, operasi semacam itu juga kerap disertai teknik false flag atau operasi bendera palsu untuk menciptakan kesan bahwa konflik sepenuhnya berasal dari dalam negeri.
“Tujuannya adalah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperbesar konflik internal,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa fenomena serupa bisa saja terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama melalui ruang digital yang sangat terbuka.
Media sosial, menurutnya, telah menjadi medan baru dalam konflik geopolitik modern.
“Perang saat ini tidak selalu menggunakan tank atau rudal. Kadang cukup menggunakan propaganda digital, manipulasi informasi, dan algoritma media sosial untuk memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Amir menilai pesan persatuan yang disampaikan Dasco memiliki arti strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geopolitik penting di kawasan Asia Tenggara dinilai berpotensi menjadi arena persaingan kepentingan global.
Dalam situasi seperti itu, stabilitas sosial dan persatuan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan nasional.
“Jika masyarakat terpecah, maka negara akan lebih mudah dipengaruhi oleh operasi intelijen asing dan propaganda global. Sebaliknya, jika masyarakat solid, berbagai upaya destabilisasi akan sulit berhasil,” jelasnya.
Amir menegaskan bahwa demokrasi tetap memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.
Menurutnya, pesan Dasco seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang dapat memicu perpecahan.
“Persatuan nasional adalah benteng pertama sebuah negara. Jika masyarakat tetap bersatu, maka Indonesia akan mampu menghadapi berbagai gejolak geopolitik global yang sedang terjadi,” pungkas Amir. (rhm)